Parigi Moutong 14,November,2025— Sejumlah desa pemekaran di Kabupaten Parigi Moutong hingga kini belum terbaca secara resmi pada peta nasional. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan administratif yang dinilai dapat menghambat pembangunan desa. Para kepala desa yang ditemui Desa Dalam Lensa mengungkapkan bahwa lambatnya proses validasi serta sinkronisasi data spasial menjadi kendala utama yang belum terselesaikan.
Validasi Data Berjalan Lambat
Para kepala desa menjelaskan bahwa data batas wilayah sebenarnya telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten. Namun proses verifikasi dan sinkronisasi dari tingkat kabupaten ke provinsi hingga nasional belum menunjukkan perkembangan berarti.
“Kami sudah mengirimkan berkas lengkap, termasuk titik koordinat, namun proses naik berjenjangnya sangat lambat,” ujar salah satu kepala desa.
Akibat proses tersebut, identitas sejumlah desa pemekaran belum masuk ke sistem peta nasional yang dikelola lembaga geospasial pusat.
Para kepala desa menyarankan perlunya percepatan proses, mulai dari pembentukan tim validasi batas desa, pelatihan teknis pemetaan, hingga penyelarasan data spasial sesuai standar BIG dan Kemendagri.
Dampak Administratif dan Pembangunan
Ketidakterbacaan desa pemekaran pada peta nasional berdampak langsung terhadap berbagai program pembangunan berbasis data spasial, antara lain:
- Penyaluran bantuan berbasis wilayah
- Validasi aset dan batas desa
- Penentuan wilayah kerja pendamping desa
- Proses penganggaran dan pengusulan infrastruktur
- Upaya pencegahan konflik tapal batas antardesa
Menurut para kepala desa, keterlambatan validasi ini berpotensi membuat desa pemekaran tertinggal secara administrasi dibandingkan desa definitif lainnya.
Harapan Para Kepala Desa
Para kepala desa berharap pemerintah daerah serta Dinas Terkait, memberi perhatian lebih terhadap desa pemekaran, terutama dalam hal penguatan data geospasial dan percepatan validasi batas wilayah. Dengan masuknya desa-desa pemekaran ke dalam peta nasional, pembangunan diharapkan dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
